5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi dan Solusinya
Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya.
Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini pelaku UMKM di Tanah Air mencapai angka 60 juta.
Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang.
Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya.
Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini pelaku UMKM di Tanah Air mencapai angka 60 juta.
Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang.
Baca juga:
Gelorakan Potensi Desa Dengan Pangan
Apa Itu UMKM?
Sebelum kita membahas lebih lanjut apa saja permasalahan UMKM yang sering ditemui di Indonesia, ada baiknya kita membahas apa itu UMKM dan klasifikasinya.
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM bisa dibedakan berdasarkan jumlah aset dan total omzet penjualannya.
Untuk lebih memahaminya lebih lanjut, yuk lihat penjelasannya di bawah ini:
1. Kategori Usaha Mikro
Klasifikasi ini merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan, dengan karyawan kurang dari 4 orang, aset hingga Rp50 juta, dan omzet penjualan tahunan mencapai Rp300 juta.
2. Kategori Usaha Kecil
Ciri-ciri UMKM yang termasuk kategori usaha kecil adalah memiliki karyawan berkisar 5-19 orang, kekayaan bersih kisaran Rp50 juta-Rp500 juta, dan omzet per tahun berkisar Rp300 juta-Rp2,5 miliar.
3. Kategori Usaha Menengah
Cakupan UMKM usaha menengah semakin lebih besar, dengan karyawan berjumlah antara 20-99 orang, aset antara Rp500 juta-Rp10 miliar, dan omzet penjualan antara Rp2,5-50 miliar.
4. Kategori Usaha Besar
Usaha ekonomi produktif ini memiliki jumlah karyawan lebih dari 100 orang dengan aset lebih dari Rp10 miliar dan omzet tahunan lebih dari Rp50 miliar.
Baca juga:
Pembangunan Dan Pengembangan Desa Digital
Apa Saja Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi di Indonesia?
Dari sekian banyak permasalahan UMKM yang terjadi di Indonesia, 5 permasalahan di bawah ini yang paling sering ditemui.
Namun, jangan Anda jadikan permasalahan ini sebagai penghalang melainkan sebuah tantangan yang harus dilalui demi kelangsungan usaha Anda sendiri.
Yuk, kita simak bersama apa saja permasalahan UMKM yang umum terjadi di Indonesia beserta dengan solusinya:
1. Permasalahan UMKM Paling Klasik adalah Soal Modal
Permasalahan UMKM yang paling sering ditemui adalah modal yang terbatas.
Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan.
Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi.
Hal ini senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers, yang mana 74% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan.
Perkembangan teknologi memberikan solusi baru bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan modal tambahan.
Sebut saja kehadiran teknologi finansial (fintech) melalui sistem urunan dana atau yang dikenal dengan istilah crowdfunding.
Cara pendanaan baru ini menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dalam meyakinkan khalayak umum untuk mendanai usaha mereka.
Crowdfunding sendiri dibagi menjadi dua, yaitu reward dan equity.
Sistem crowdfunding berbasis reward mirip dengan bentuk sponsor, yang mana seseorang berminat untuk mendanai usaha Anda kemudian Anda menawarkan berbagai jenis imbalan.
Sistem reward ini tidak mengharapkan keuntungan finansial.
Sedangkan yang kedua merupakan crowdfunding berbasis equity yang mirip dengan investasi konvensional dalam bentuk saham yang sifatnya profit sharing.
Investor yang tertarik untuk meminjamkan modal akan mendapatkan saham perusahaan sekaligus mendapatkan keuntungan perusahaan sesuai dengan banyaknya saham mereka di perusahaan tersebut.
Meski begitu, Anda sebagai pelaku UMKM juga perlu memperhatikan berbagai persyaratan ketika ingin mengajukan dana di lembaga crowdfunding, salah satunya untuk besaran bunga pinjaman.
Selain itu, pastikan jika lembaga crowdfunding yang Anda pilih sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih aman.
Ditambah lagi OJK baru saja menerbitkan peraturan terkait layanan urun dana pada 31 Desember 2018 lalu dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018.
Baca juga:
Jokowi Targetkan 30 Juta UMKM Go Digital pada 2024
2. Permasalahan UMKM Lainnya Terkait Urusan Perizinan
Tahukah Anda, bahwa banyak UMKM di Indonesia yang belum memiliki badan hukum yang jelas?
Tidak adanya izin usaha resmi mendatangkan efek domino bagi pelaku UMKM karena akan menghambat laju usaha mereka sendiri, salah satunya saat ingin mengajukan modal. Sehingga sulit bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar lagi.
Untuk itu, sebaiknya Anda sudah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan berdasarkan domisili usaha.
Keberadaan SIUP penting dimiliki oleh pelaku UMKM agar usaha yang dijalankan memiliki bukti yang sah dari pemerintah.
Perihal SIUP diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 36/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
SIUP dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan skala usaha yang dijalankan, yaitu:
- SIUP Mikro termasuk kategori usaha sangat kecil atau mikro dengan modal usaha dan kekayaan bersih tidak lebih dari Rp50 juta dan tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha.
- SIUP Kecil memiliki cakupan modal dan kekayaan bersih antara Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta serta tidak termasuk tanah dan tempat usaha.
- SIUP Menengah dimiliki bagi pelaku UMKM dengan modal dan kekayaan bersih antara Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar serta tidak termasuk tanah dan tempat usaha.
- SIUP Besar merupakan kategori terakhir yang wajib memiliki SIUP karena modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp10 miliar dan tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha.
Untuk bisa mendapatkan SIUP, Anda bisa mengajukan secara online maupun offline. Jika ingin mengurus secara online, akses melalui situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP) masing-masing daerah. Kemudian cari informasi seputar SIUP yang sesuai dengan skala usaha Anda. Jika ingin mengurus secara offline, Anda bisa mendatangi langsung kantor pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat II di masing-masing kabupaten atau kotamadya Anda.
Lalu, apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan SIUP?
- Formulir pendaftaran yang sudah diisi dan ditempelkan materai Ro6.000, dibuat fotokopi 2 rangkap.
- Fotokopi KTP yang masih berlaku sebanyak 3 lembar.
- Fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 3 lembar.
- Fotokopi NPWP sebanyak 3 lembar.
- Surat perjanjian sewa-menyewa tanah /bangunan jika tanah atau bangunan disewa.
- Surat pernyataan bermaterai Rp6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang digunakan.
- Fotokopi KTP pemilik tanah atau bangunan.
- Pas foto berwarna ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar.
- Surat pernyataan bersedia mengurus IMB dalam jangka waktu 1 tahun.
Tahukah Anda, bahwa pengurusan SIUP tidak dipungut biaya atau gratis, sehingga semakin memudahkan Anda untuk mendapatkan izin usaha yang sah!
3. Rendahnya Kesadaran untuk Membayar Pajak Juga Jadi Permasalahan UMKM di Indonesia
Selain perizinan, regulasi lain yang kerap diabaikan oleh pelaku UMKM adalah soal pembayaran pajak.
Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban mereka.
Efek terburuk yang bisa menimpa pelaku UMKM adalah usaha mereka bisa mengalami gulung tikar karena modal yang ada habis dipakai untuk membayar sanksi pajak yang telat dibayarkan.
Pemerintah pun menurunkan tarif PPh Final atau yang sering disebut sebagai pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Selain itu, yang menjadi WP adalah mereka dengan usaha yang memiliki omzet sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun.Kebijakan penurunan tarif ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi.
Lalu, bagaimana cara menghitung pajak UMKM ini? Rumus sederhananya adalah omzet per bulan x tarif PPh Final. Kemudian PPh Final dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya.
Untuk menghindari sanksi keterlambatan pembayaran pajak PPh Final, Anda bisa melakukannya secara otomatis melalui aplikasi PPh Final yang dimiliki oleh OnlinePajak.
Di sini Anda diberikan kemudahan dalam membuat ID billing dan menyetor PPh Final 0,5% hanya dalam 1 klik saja. Semuanya dilakukan secara otomatis dan praktis.
Lalu, apa saja keuntungan yang didapat dengan menghitung pajak UMKM di OnlinePajak?
- Aplikasi OnlinePajak sudah disahkan sebagai mitra resmi DJP, sehingga semua transaksi yang Anda lakukan terjamin keamanannya.
- Perhitungan dilakukan secara otomatis, Anda hanya cukup memasukkan total omzet maka hasil perhitungan akan muncul seketika.
- Setor pajak dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun melalui OnlinePajak.
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin
